LAMPUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin meminta kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) harus memenuhi janji politik yang disampaikan selama kampanye.
“Sebab pemilihan kepala daerah serentak membawa harapan baru bagi masyarakat setelah terpilihnya kepala daerah baru di berbagai daerah,” ujar Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Minggu.
Ia mengatakan dengan semangat yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, kepala daerah terpilih memiliki potensi untuk membawa perubahan yang positif bagi daerah.
“Kepala daerah terpilih harus bisa menepati janji-janji kampanyenya, sebab ini adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang demokratis,” katanya.
Dia melanjutkan janji tersebut haruslah direalisasikan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Sebab kepala daerah tidak hanya dipilih untuk duduk di kursi pimpinan, tetapi juga untuk bertindak nyata dalam memajukan daerah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Penegakan integritas dan profesionalitas menjadi hal yang sangat penting bagi kepala daerah yang terpilih. Bersih dari praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi adalah kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang berkualitas dan berwibawa.
Kepala daerah harus senantiasa menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kepemimpinannya, serta mampu menjadi teladan bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat,” ucap dia.
Selain itu, pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang bersih dan berwibawa harus mengutamakan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
“Setiap kebijakan yang diambil haruslah memiliki orientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Menurut dia, kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kepemimpinan yang baik.
“Pilkada Serentak 2024 bukan hanya sekadar proses pemilihan kepala daerah semata, tetapi juga merupakan momentum untuk mengawal dan mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujar dia. (red)
